Pencarian Khusus
Pegawai Analisis Hukum Kontraktual
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jendral DPR RI membuka lowongan pekerjaan untuk posisi sebagai Pegawai Analis Hukum Kontraktual, dengan persyaratan sebagai berikut :
Persyaratan Umum :
1. Warga Negara Indonesia
2. Pendidikan S1 Hukum, IPK minimal 3,00.
3. Usia maksimal 30 tahun per 1 Juni 2021.
4. Surat lamaran.
5. Daftar Riwayat Hidup.
6. Pas foto berwarna (Minimal 300 kb).
7. Ijazah dan transkip nilai.
8. Sertifikat pendukung lainnya.
9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
10. Bersedia bekerja penuh waktu (full time).
Formasi dan Persyaratan Khusus
1. Bagian Pembentukan Produk Hukum
a. Formasi : Analis Hukum (Kode AH-PPH)
b. Diutamakan memiliki ketrampilan di bidang perancangan peraturan
c. Menyusun paper dengan tema: "Kedudukan Peraturan Kesetjenan Lembaga Negara dalam PUU"
d. Paper dibuat paling banyak 3 halaman, dengan menggunakan jenis huruf Arial, ukuran 11, 1 spasi, dan kertas A4
2. Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi lnformasi Hukum
a. Formasi : Analis Hukum - Pertimbangan Hukum (Kode AH-PAH)
1) Diutamakan memiliki pengalaman beracara di peradilan dan konsultan hukum.
2) Menyusun paper dengan tema :"Tugas dan Kewajiban Penasihat Hukum dalam melayani klien"
b. Formasi : Analis Hukum - Dokumentasi lnformasi Hukum (Kode AH-DIH)
1) Diutamakan memiliki kemampuan mengelola dokumen digital
2) Menyusun paper dengan tema:"Pengelolaan Dokumen Hukum pada Era Digital"
3) Paper dibuat paling banyak 3 halaman, dengan menggunakan jenis huruf Arial, ukuran 11, 1 spasi, dan kertas A4.
Ketentuan Lain :
1. Surat lamaran ditujukan kepada : Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI
JI. Gatot Subroto, Jakarta 10270
2. Seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pendaftaran dikirimkan dalam bentuk ZIP/RAR melalui surel biro_hukum_dumas@dpr.go.id.
3. Subyek sure! mencantumkan kode jabatan yang dilamar, contoh AH-PPH .
4. Peserta yang telah mengirimkan berkas pendaftaran melalui sure!, mohon mengisi kelengkapan data melalui tautan bit.ly/AnalisHukumSetjenDPR
5. Pendaftaran paling lambat tanggal 10 Mei 2021 jam 15.00 WIB.
6. Panitia hanya menerima lamaran melalui surel, lamaran yang dikirimkan melalui pos atau media lain tidak dapat diterima.
7. Pengumuman hasil seleksi di setiap tahapan serta pemanggilan ke tahapan selanjutnya akan disampaikan melalui surel.
8. Panitia tidak memungut biaya apapun di setiap tahapan proses seleksi.
9. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Jadwal Penyelenggaraan
Pendaftaran : 5 - 10 Mei 2021
Seleksi administrasi : 11 - 18 Mei 2021
Pengumuman lulus seleksi administrasi : 19 Mei 2021
Wawancara (dengan protokol kesehatan) : 20 - 21 Mei 2021
Pengumuman akhir : 25 Mei 2021
Pemberkasan : 27 Mei 2021